Mission Indonesia

DSB Setujui Pembentukan Panel Sengketa Rokok Kretek

July 20, 2010 Posted under Trade/WTO 

 

Dispute Settlement Body (DSB) WTO hari ini menyetujui permohonan Indonesia atas pembentukan Panel untuk menyelidiki sengketa larangan rokok kretek Indonesia di AS.“ Demikian disampaikan Erwidodo, Duta Besar/Deputi Wakil Tetap II Perutusan Tetap RI untuk World Trade Organization (WTO) seusai Sidang DSB tanggal 20 Juli 2010.

Pembetukan Panel disetujui setelah Indonesia menyampaikan permohonan untuk kedua kalinya. Sebelumnya, pada Sidang DSB tanggal 22 Juni 2010, AS menggunakan haknya untuk menghalangi pembentukan Panel. Namun sesuai dengan ketentuan Dispute Settlement Understanding (DSU), permohonan yang diajukan kedua kalinya akan secara otomatis membentuk Panel. Hal ini dilakukan Indonesia setelah upaya konsultasi terkait pemberlakuan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act of 2009 yang melarang produksi dan penjualan rokok kretek di AS gagal menghasilkan penyelesesaian yang diharapkan.

Sebelumnya AS sempat menganggap bahwa permohonan Indonesia adalah prematur, sebab AS sedang melakukan pengkajian terhadap rokok beraroma menthol, yang tetap diperbolehkan di AS. AS menyatakan bahwa hasil kajian tersebut, yang akan selesai bulan Maret tahun 2011, dapat berakibat pada diterapkannya peraturan baru atau batasan atas rokok menthol. Namun demikian, Indonesia berpendapat bahwa kajian tersebut tidak perlu menghambat pembentukan panel, sebab kenyataannya rokok kretek telah dilarang beredar di AS sejak 22 September 2009, sedangkan rokok menthol hingga saat ini masih terus beredar.

Indonesia menilai bahwa AS telah melakukan diskriminasi dan pelanggaran yang tidak sesuai dengan kewajibannya di bawah ketentuan WTO. Dalam gugatannya, Indonesia mengajukan AS ke DSB atas pelanggaran terhadap, antara lain, Perjanjian GATT 1994 dan Perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT). Indonesia juga berpendapat bahwa keputusan AS untuk melarang rokok kretek tidak berasalan tanpa bukti ilmiah yang jelas. Dalam hal ini, Indonesia telah menyampaikan rincian klaim dan pasal-pasal tuduhan secara spesifik dalam permohonan tertulis untuk pembentukan panel.

Pada kesempatan ini AS kembali menyatakan kekecewaan atas permohonan Indonesia dan menjelaskan bahwa pihaknya telah berupaya secara konstruktif menyelesaikan permasalahan ini. AS tetap menganggap bahwa langkahnya untuk menerapkan Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act of 2009 dapat dibenarkan. Menurut AS, peraturan ini ditujukan untuk menangani ancaman kesehatan bagi masyarakat, khususnya remaja dan anak-anak. Dengan demikian, AS akan berupaya untuk membela peraturan baru tersebut dengan maksimal di DSB.

Setelah persetujuan pembentukan Panel ini, DSB akan menunjuk anggota Panel yang bertugas untuk menyelidiki perkara dan menyusun laporan sesuai dengan temuannya. Laporan ini kemudian akan disampaikan kepada DSB dan digunakan untuk membantu pembuatan rekomendasi atau putusan. Anggota Panel akan dipilih dari sejumlah nama yang ada dalam daftar DSB, yang terdiri dari pejabat pemerintah dan/atau non-pemerintah yang memenuhi persyaratan.  Anggota Panel dipilih dalam kapasitas pribadi, yaitu berdasarkan latar belakang dan pengalaman yang luas serta kemampuannya untuk bersikap netral. Dalam sengketa ini sejumlah negara anggota juga telah menyatakan partisipasinya sebagai pihak ketiga, yaitu Uni Eropa, Norwegia, Brasil dan Guatemala.

           

Jenewa, 20 Juli 2010