Mission Indonesia

RI Kutuk Israel dan Usul Pembentukan Misi Pencari Fakta Internasional

June 01, 2010 Posted under Human Rights and Humanitarian Issues 

 

 “Indonesia mengusulkan pembentukan misi pencari fakta internasional independen dan kredibel guna menyelidiki serangan militer Israel terhadap Kapal Mavi Marmara seraya mengutuk tindakan kekerasan Israel yang telah mengakibatkan jatuhnya korban jiwa dan mencederai lebih dari 50 pekerja kemanusiaan, termasuk relawan dari Indonesia.” Demikian ditegaskan Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya, Duta Besar Dian Triansyah Djani, dalam sesi “perdebatan penting/mendesak” ("Urgent Debate") pada Sesi ke-14 DHAM PBB hari Selasa, 1 Juni 2010. 

Penyelenggaraan sesi “Urgent Debate” tersebut merupakan prakarsa Kelompok OKI dan Kelompok Arab sebagai reaksi atas penyerangan Kapal Mavi Marmara dalam Sesi ke-14 Sidang DHAM. Dalam kaitan ini Kelompok OKI telah memberikan mandat kepada Indonesia bersama-sama Mesir, dalam kapasitasnya sebagai Wakil Presiden Dewan HAM, untuk mendorong usulan diadakannya perdebatan penting/mendesak yang disebut  “Urgent Debate” dalam Sesi ke-14 Sidang DHAM. Melalui pendekatan persuasif, Indonesia, sebagai Wakil Presiden DHAM, bersama Mesir berhasil meyakinkan Biro DHAM - yang beranggotakan Belgia, Slovenia, Chile, Mesir dan Indonesia - untuk mengagendakan sesi “Urgent Debate” yang secara khusus membahas insiden penyerangan Israel tersebut.

Dalam pernyataannya dihadapan Sidang Dewan HAM PBB, Duta Besar Djani menegaskan bahwa insiden tragis yang terjadi di perairan internasional merupakan bentuk nyata pengabaian Israel terhadap hukum HAM dan hukum humaniter internasional. “Indonesia sangat prihatin atas penahanan aktivis kemanusiaan oleh Israel, termasuk WNI, yang merupakan pelanggaran HAM, dan menuntut Israel untuk segera membebaskan mereka” ujar Duta Besar Djani. 

Terkait reaksi masyarakat internasional terhadap penyerangan tersebut, Duta Besar Djani menyambut baik pernyataan Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki Moon, dan Komisaris Tinggi HAM PBB, Navanethem Pillay, yang mendesak pembentukan misi pencari fakta internasional yang independen dan kredibel untuk menyelidiki insiden dimaksud. “Himbauan Sekjen PBB dan Komisaris Tinggi HAM tersebut sejalan dengan posisi dasar Pemerintah RI, dan Indonesia akan terus berperan aktif dalam mendorong pembentukan misi tersebut” tegas Duta Besar Djani. 

Sehubungan dengan usulan pembentukan misi tersebut, Duta Besar Djani mendorong masyarakat internasional untuk bekerjasama agar menjamin Israel bertanggung jawab terhadap tindak kriminal serius yang telah dilakukan terhadap Palestina. Ditambahkannya bahwa, “Tiada negara di atas hukum, untuk itu setiap negara wajib untuk melindungi HAM”.  

Duta Besar Djani mengingatkan Dewan HAM PBB bahwa insiden penyerangan Israel tersebut merupakan bagian kecil dari gambaran besar yang mencerminkan segala bentuk kekerasan, ketidak adilan, konflik dan penderitaan yang selama ini dialami oleh seluruh warga Palestina. “Blokade Jalur Gaza oleh Israel yang tidak bisa dibenarkan merupakan pelanggaran hukum HAM dan humaniter internasional dan menghalangi akses penduduk Palestina atas bantuan kemanusiaan, termasuk pangan, bahan bakar dan pelayanan kesehatan. Untuk itu, Indonesia mendesak agar Israel segera mengakhiri blokade Jalur Gaza.”

Duta Besar Djani juga tegaskan penyeselannya bahwa insiden tersebut terjadi disaat proses negosiasi Proses Perdamaian Timur Tengah memasukan fase krusial dengan diluncurkannya “proximity talks” sebagaimana disampaikan oleh Presiden Mahmoud Abbas saat berkunjung ke Indonesia tanggal 29 Mei 2010.

Sebagai negara yang senantiasa mendukung perjuangan rakyat Palestina untuk mencapai kemerdekaan dan hak untuk hidup secara layak, Duta Besar Djani tegaskan bahwa Indonesia sampaikan solidaritas terhadap rakyat Palestina dan seluruh pihak yang memberikan advokasi HAM dan kemerdekaan bangsa Palestina.

Sebagian besar negara anggota Kelompok Gerakan Non-Blok dan OKI telah menyampaikan pernyataan yang pada intinya mengutuk keras insiden penyerangan Israel terhadap Kapal Mavi Marmara. Pernyataan serupa juga disampaikan oleh Delegasi Norwegia, Jerman, Yunani, Perancis, Slovenia, Spanyol, Selandia Baru serta Delegasi Brazil, Bolivia, Nikaragua, Afrika Selatan dan Kuba, seraya meminta agar blokade Jalur Gaza segera diakhiri.

Dalam perdebatan pada hari ini, sejumlah 32 negara anggota DHAM dan 22 negara pengamat telah mengambil bagian dan menyampaikan pernyataan masing-masing. Karena banyaknya pembicara, perdebatan direncanakan untuk dilanjutkan kembali besok tanggal 2 Juni 2010 untuk mendengarkan pernyataan 16 negara pengamat dan 12 lembaga swadaya masyarakat. Sementara itu hasil pembahasan dalam bentuk resolusi masih dinegosiasikan diantara para diplomat.

 

Jenewa, 1 Juni 2010

 

 

 

1 June 2011 HRC

Foto : Wakil Tetap RI untuk PBB Duta Besar Dian Triansyah Djani menyampaikan pernyataan RI yang mengutuk Israel dan mengusulkan pembentukan tim pencari fakta internasional dalam sesi “perdebatan penting/mendesak” ("Urgent Debate") pada Sesi ke-14 DHAM PBB hari Selasa, 1 Juni 2010 (dok. PTRI Jenewa)