Mission Indonesia

RI Serukan Penilaian Obyektif dalam Perundingan Keanggotaan Suriah di WTO

May 05, 2010 Posted under Trade/WTO 

 

“Perundingan untuk menilai kesiapan suatu negara menjadi anggota WTO harus didasarkan hanya pada pertimbangan teknis, komersial dan hukum.” Demikian seruan Duta Besar/Deputi Wakil Tetap RI untuk WTO di Jenewa, Erwidodo, pada sidang General Council (GC) tanggal 4 Mei 2010 di Jenewa, Swiss.

Ucapan Duta Besar Erwidodo disampaikan saat sidang membahas proses aksesi/lamaran Suriah untuk menjadi anggota WTO. Indonesia meminta agar segera dibentuk Kelompok Kerja untuk menilai kesiapan Suriah menjadi anggota baru,” ujarnya.

Pernyataan ini dilatarbelakangi sejarah proses aksesi di WTO yang diwarnai kepentingan non-teknis untuk menghambat pembentukan Kelompok Kerja (Working Party) maupun pelaksanaan perundingan di dalamnya. Hambatan non-teknis semacam ini antara lain dialami Suriah dan Iran.

Di masa lalu, proses pengesahan Kelompok Kerja untuk memulai perundingan keanggotaan Iran telah dihalangi atas alasan keterlibatannya dalam mensponsori terorisme. Hal ini telah terjadi sampai 22 kali pada periode 1996-2005. Sementara itu lamaran Suriah untuk menjadi anggota WTO, yang disampaikan ke GC sejak Juni 2001, juga selalu dihalangi dengan alasan serupa.

Agar proses perundingan aksesi ke depan tidak sarat kepentingan politik, Indonesia meminta Anggota WTO lain agar menetapkan penilaian hanya berdasarkan standard teknis, komersial dan hukum. “Kita semua harus ingat bahwa tujuan utama WTO adalah memperkuat sistem perdagangan global dengan cara merangkul semua negara/mitra dagang untuk mengikuti dan taat kepada peraturan dan disiplin yang seragam/sama,“ ujar Duta Besar Erwidodo.

“WTO harus menjadi lembaga universal dan inklusif dengan cara menerima masuk anggota-anggota baru, memperlakukan mereka dengan sama, dan memperjuangkan pemenuhan kesejahteraan rakyatnya secara sama,“ tambahnya.

Selain Indonesia, 12 delegasi lain (semuanya dari negara berkembang) menyatakan dukungan bagi keanggotaan Suriah dan negara-negara berkembang lainnya di WTO.

Di akhir sidang, GC berhasil membentuk Kelompok Kerja untuk memulai tugas merundingkan kesiapan Suriah menjadi anggota WTO yang baru.

Namun demikian, jalan yang akan ditempuh Suriah masih panjang. Proses aksesi Iran membuktikan bahwa, meskipun Kelompok Kerja telah terbentuk sejak 2005, sampai saat ini Iran belum dinyatakan lulus.

 

 

Jenewa, 5 Mei 2010