Mission Indonesia

WTO Harus Segera Selesaikan Perundingan Rules of Origin

May 05, 2010 Posted under Trade/WTO 

 

“Perundingan di WTO untuk menciptakan keseragaman aturan rules of origin (ROO) produk perdagangan di pasar dunia harus secepatnya diselesaikan. Untuk itu perlu secepatnya dibangun energi politik yang dibutuhkan untuk mengatasi kebuntuan pembahasan teknis di Komite ROO.” Demikian pernyataan Duta Besar/Deputi Wakil Tetap RI untuk WTO di Jenewa, Erwidodo, pada sidang General Council (GC) tanggal 4 Mei 2010 di Jenewa, Swiss.

Duta Besar Erwidodo meminta Anggota WTO secepatnya menjembatani perbedaan yang ada, agar cita-cita bersama bagi adanya aturan ROO yang seragam dapat segera diwujudkan.

Tanpa harmonisasi ROO, lalu lintas perdagangan internasional selamanya menghadapi ketidakpastian aturan sesuai kehendak otoritas masing-masing negara. Ini pada gilirannya dapat menciptakan hambatan yang tak perlu atau terselubung terhadap arus barang.

Sedangkan aturan ROO yang seragam antara lain akan memudahkan pengaturan sistem preferensi tarif, penetapan bea anti-dumping, bea masuk imbalan (BMI), pengelolaan tarif kuota, dan pencatatan statistik perdagangan.

Pada sidang GC (lembaga pengambil keputusan tertinggi saat Konferensi Tingkat Menteri tidak bersidang) tanggal 4 Mei 2010, beberapa Anggota WTO seperti India, China dan Pakistan meminta segera disahkan aturan harmonisasi ROO atas 1.528 produk yang telah diselesaikan perundingannya (early harvest).

Namun sebagian Anggota lain meminta penangguhan pengesahan sampai dicapai kesepakatan atas keseluruhan 2.739 produk yang dirundingkan. Keberatan dari pihak pendukung “Paket Lengkap” (nothing is agreed until everything is agreed), adalah bahwa “Early Harvest” hanya menguntungkan Anggota yang produk-produk unggulannya telah selesai dibahas.

Selain menghadapi pertentangan ini, kemacetan perundingan di Komite ROO lebih terkait dengan sikap keras negara tertentu yang enggan tunduk pada aturan internasional. Sikap seperti ini mengundang kekecewaan banyak negara berkembang yang mengandalkan pendapatan ekspor sebagai alat pembangunan.

Mengingat kebutuhan peneterasi pasar, khususnya di negara maju, negara berkembang umumnya mendesak segera diselesaikannya perundingan harmonisasi ROO yang telah berlangsung selama 15 tahun, sejak 1995. 

Keseragaman ROO semakin dirasakan kebutuhannya sejalan dengan pesatnya perkembangan “globalisasi” produksi barang. Produk akhir yang dihasilkan suatu negara tak jarang harus melewati tahap-tahap yang melibatkan pasokan bahan baku dan produk antara (intermediate products) dari berbagai sumber serta proses manufacturing atau processing di beberapa negara.

Umumnya disepakati bahwa negara asal barang adalah tempat di mana terjadi “transformasi besar yang paling akhir”. Namun untuk menerjemahkan definisi tersebut tetap sulit. Alhasil, saat ini negara secara bervariasi memakai kriteria (a) value-added, (b) manufacturing or processing operations, atau (c) perubahan pos tariff.

Jika harmonisasi peraturan ROO tidak segera ditegakkan, risiko terbesar yang dapat berdampak lebih merugikan negara berkembang adalah merebaknya proteksionisme terselubung di pasar tujuan ekspor.

 

 

Jenewa, 5 Mei 2010