Mission Indonesia

RI Himbau Laos Tingkatkan Kerjasama melalui ASEAN Inter-Governmental Commision on Human Rights

May 04, 2010 Posted under Human Rights and Humanitarian Issues 

 

“Indonesia meminta Laos meningkatkan dan memperkuat kerjasama HAM melalui ASEAN Intergovernmental Human Rights Commission guna memajukan dan melindungi HAM secara efektif di seluruh wilayah ASEAN”. Demikian ditegaskan Duta Besar/ Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya di Jenewa, Dian Triansyah Djani, dalam Sesi ke-8 Universal Periodic Review Dewan HAM PBB pada hari ini, 4 Mei 2010.

Dalam pembahasan laporan UPR Laos tanggal 4 Mei 2010, Duta Besar Djani mencatat berbagai langkah-langkah Pemerintah Laos dalam mengupayakan peningkatan budaya penghormatan kepada HAM serta penerapan good governance dan pemberantasan kemiskinan. Berbagai perkembangan positif juga digarisbawahi, seperti ratifikasi Laos terhadap Konvensi Perlindungan Hak Penyandang Cacat tahun 2009 serta reformasi judisial dan perbaikan manajemen penjara. Disampaikan pula pengharapan dan rekomendasi agar Laos terus meningkatkan kerjasama dan interaksi dengan mekanisme HAM internasional, dan di lain pihak masyarakat internasional diharapkan dapat mendukung dan memberikan bantuan teknis yang dibutuhkan Laos dalam memformulasikan dan menerapkan kebijakan di bidang HAM secara konsisten dan efektif.

Dalam sesi Dewan HAM bulan Mei ini, Indonesia akan menjadi salah satu anggota Troika untuk Kuwait, bersama dengan Hongaria dan Madagaskar. Troika antara lain bertanggung jawab membantu penyusunan laporan state under review (SuR) yang akan diadopsi DHAM. Selain itu, Indonesia terus berperan aktif dalam memberikan berbagai rekomendasi dan pertanyaan bagi negara-negara yang menjalani proses ini.

Dewan HAM (DHAM) kembali memulai sidang Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) Sesi ke-8 yang berlangsung dari tanggal 3 – 14 Mei 2010. Lima belas negara dijadwalkan untuk menyampaikan laporan HAM mereka, yang antara lain terdiri dari Laos, Swedia, Turki, Kuwait dan Kyrgyzstan.  UPR merupakan salah satu mekanisme DHAM yang memberi kesempatan kepada negara anggota PBB untuk menyampaikan berbagai upaya dan pelaksanaan pemajuan dan perlindungan HAM di negaranya. Hingga saat ini, 7 (tujuh) negara anggota ASEAN, termasuk Indonesia, telah menyampaikan laporan UPR mereka. Singapura, Myanmar dan Thailand akan menjalani review pada tahun 2011.

Negara lain yang akan menjalani proses UPR dalam sesi ini antara lain Kiribati, Guinea, Spanyol, Swedia, Lesotho, Guinea Bissau, Kenya, Armenia, Grenada, Guyana, dan Belarus.

 

 

Jenewa, 4 Mei 2010