Mission Indonesia

RI Terus Dorong Perundingan Doha

March 31, 2010 Posted under Trade/WTO 

 

“Penyelesaian perundingan Putaran Doha perlu terus didorong melalui intensifikasi pembahasan teknis di Jenewa maupun perundingan politis di tingkat Menteri.“ Demikian pernyataan Erwidodo, Duta Besar/Deputi Wakil Tetap II Perutusan Tetap RI untuk World Trade Organization (WTO) yang memimpin Delegasi RI pada sidang-sidang “Stocktaking“ WTO di Jenewa tanggal 22-26 Maret 2010.

 

Berbicara atas nama kelompok G-33 (46 negara yang memperjuangkan keringanan bagi negara berkembang dalam proses liberalisasi WTO bidang pertanian), Dubes Erwidodo juga menyatakan kesiapan melanjutkan pembahasan teknis dengan kelompok negara eksportir untuk menemukan bentuk kompromi dari arsitektur Special Safeguard Mechanism (SSM). G-33 menuntut arsitektur SSM yang sederhana dan mudah dioperasikan agar efektif melindungi petani negara berkembang dari serbuan banjir impor atau anjloknya harga dunia.

 

Menurut Duta Besar Erwidodo, G-33 menuntut arsitektur SSM yang sederhana dan mudah dioperasikan agar efektif melindungi petani negara berkembang dari serbuan banjir impor atau anjloknya harga dunia.

 

Sebagaimana dikemukakan oleh Dirjen WTO, Pascal Lamy,”Stocktaking“ bertujuan untuk mengevaluasi secara akurat kemajuan yang telah dicapai, mengidentifikasi gaps dan size of the gaps yang masih tersisa di semua sektor Putaran Doha yang telah berlangsung 8 tahun, dan selanjutnya memutuskan langkah kedepan guna mengatasi gaps dimaksud menuju ke penyelesaian Putaran Doha secepatnya. Dirjen WTO juga menyampaikan harapannya agar kegiatan stocktaking dapat mengirimkan strong signal kepada dunia mengenai pentingnya penyelesaian Putaran Doha.

 

Pada kesempatan tersebut, para Ketua Perunding di seluruh sektor, yakni pertanian, industri, jasa, hak atas kekayaan intelektual, lingkungan, pembangunan, fasilitasi perdagangan, penyelesaian sengketa, subsidi perikanan, anti-dumping dan subsidi, menyampaikan laporan faktual perkembangan perundingan berikut “gaps” yang tersisa. Dalam proses konsultasi melalui berbagai format dan konfigurasi, negara anggota diminta memilih cara untuk mengatasi gaps dimaksud dan memutuskan langkah kedepan agar Putaran Doha selesai secepatnya.

 

Sebagian kecil negara berkembang, yang kecewa dengan ketidakjelasan posisi runding Amerika Serikat pasca terpilihnya Presiden Obama, cenderung menginginkan penghentian sementara proses perundingan. Alasannya untuk menghindari backtracking, yaitu menyuarakan kembali posisi-posisi runding lama. Namun mayoritas negara anggota WTO lain, termasuk Indonesia, mengambil posisi sebaliknya, yaitu resiko suspension lebih besar dibanding melanjutkan perundingan. Putaran Doha perlu secepatnya diselesaikan karena di dalamnya terkandung berbagai manfaat.

 

Manfaat pertama adalah penyelesaian Putaran Doha akan memberikan kepastian dan memperkokoh tata aturan perdagangan multilateral (global) di masa depan. Keberadaan aturan WTO terbukti telah dapat membantu dunia terhindar dari perang proteksionisme di kala krisis tahun 2009. Tata aturan tersebut perlu diperkuat dan disempurnakan agar proteksionisme dapat dicegah atau diminimumkan di masa datang. Manfaat berikutnya adalahpenyelesaian Putaran Dohasangat ditunggu oleh negara-negara miskin yang telah dijanjikan akan memperoleh manfaat seperti reformasi perdagangan kapas dan operasionalisasi pemberian perlakuan khusus dan akses pasar di sektor barang dan jasa (Duty-free Quota-free market access dan LDCs modalities).

 

Sikap mayoritas negara anggota WTO diungkapkan oleh Dirjen WTO pada sidang wrap-up Trade Negotiating Committee (TNC) hari terakhir: "What has come from every member I have met is that nobody is contemplating dropping the ball. Everyone is still very much committed to the mandate of the Round and to its successful conclusion. That is the spirit which I have seen this week, and that is the most important message you are sending to the world."

 

Pada akhir kegiatan stocktaking disimpulkan bahwa perlunya komitmen politis yang tinggi dan didukung dengan technical work yang komprehensif untuk dapat menjembatani gaps yang ada.

 

Untuk ke depan, Dirjen WTO menyampaikan beberapa langkah tindak lanjut, yaitu: meminta para Ketua Perundingan untuk terus melakukan konsultasi dengan negara anggota, menyelenggarakan pertemuan Trade Negotiations Committee (TNC) secara lebih sering dalam rangka menjamin transparansi, dan melakukan konsultasi dengan negara anggota melalui berbagai variable geometry dalam rangka mengkuantifikasi gaps yang ada serta jalan pemecahannya. 

             

Untuk mendukung langkah-langkah tersebut, Dirjen WTO akan memanfaatkan beberapa forum pertemuan seperti, Pertemuan Tingkat Menteri (PTM) Cairns Group di Punta Del Este, APEC, G20 dan OECD untuk menggalang dukungan politis bagi penyelesaian Putaran Doha. Langkah ini dipandang sangat penting, sambil menunggu waktu yang lebih tepat untuk menyelenggarakan PTM di Geneva. 

 

             

       Jenewa, 31 Maret 2010