Mission Indonesia

Kunjungan Kerja Menlu RI ke Jenewa hadiri Konferensi Perlucutan Senjata dan Sidang Dewan HAM

February 28, 2012 Posted under Disarmament Human Rights and Humanitarian Issues 

 

Pengalaman RI Dapat Jadi Lessons-learned, Inspirasi bagi Masyarakat Internasional

Selasa, 28 Februari 2012

Menlu Marty M. Natalegawa pada Konferensi Perlucutan Senjata (KPS) di Jenewa, Swiss hari ini (28/2) menegaskan bahwa kemajuan dapat dicapai dan pengalaman Indonesia dapat menjadi sumber inspirasi bagi masyarakat internasional.

Marty menyampaikan hal ini untuk menggelorakan kembali semangat negara-negara anggota KPS, yang dalam beberapa tahun terakhir mengalami kebuntuan dalam pembahasan isu perlucutan senjata nuklir.

Pengalaman Indonesia tahun lalu, bahwa melalui dialog, engagement, dan komitmen bersama, Indonesia berhasil mencapai 2 terobosan penting terkait isu perlucutan senjata nuklir,” tuturnya.

Terobosan pertama Indonesia, menurut Marty, adalah ratifikasi Indonesia atas Traktat Pelarangan Uji Coba Senjata Nuklir yang tercapai pada tanggal 6 Desember 2011.

Terobosan kedua adalah tercapainya kesepakatan antara ASEAN di bawah Keketuaan Indonesia dengan negara-negara pemilik senjata nuklir, bagi akses negara-negara nuklir ke dalam Traktak Kawasan Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara.

Dengan berpedoman pada keberhasilan Indonesia ini, Marty menyerukan negara anggota KPS agar mampu membuat terobosan berarti.

Dalam hal ini, ia menekankan perlunya kemauan politik yang kuat dari seluruh negara, yang dibarengi dengan keterlibatan masyarakat sipil, guna menggelorakan kembali semangat bagi terwujudnya dunia tanpa senjata nuklir. 

Dengan merujuk pada pencapaian ASEAN dalam pembentukan kawasan bebas nuklir Asia Tenggara, Marty mendorong negara-negara di kawasan Timur Tengah untuk mengupayakan pengaturan serupa, yang diyakini akan memberi sumbangan nyata bagi penciptaan perdamaian dan rasa saling percaya di kawasan Timur Tengah.

Pernyataan Menlu RI tersebut mendapatkan sambutan hangat dari negara-negara anggota KPS, sebagaimana diutarakan oleh Presiden Konperensi, Mr. Galegos Chiriboga, atas nama negaar-negara anggota.

Pada kunjungan kerjanya ke Jenewa ini, di samping berbicara pada KPS, Menlu RI juga berpartisipasi pada Sidang Dewan HAM PBB, khususnya pada Sesi ke-19 High Level Segment pada tanggal 28 Februari 2012.

Dalam kesempatan itu, Menlu menekankan pentingnya akuntabilitas pemerintah terhadap rakyatnya di tengah-tengah era demokratisasi dewasa ini. “Transformasi politik di Timur Tengah dan Afrika Utara merupakan peringatan akan pentingnya akuntabilitas Pemerintah terhadap rakyatnya,”  demikian ditegaskan Menlu Marty Natalegawa.

Dalam kaitan itu, Menlu menambahkan, Dewan HAM dan PBB harus mengupayakan pendekatan holistik dan berwawasan ke depan dalam menghadapi situasi HAM di berbagai belahan dunia. Ditekankan pula bahwa HAM, pembangunan dan demokrasi saling terkait. "Tidak terdapat formula yang pasti dalam penanganan masalah HAM sehingga Dewan HAM harus tampil dengan berbagai alternatif upaya,” demikian diingatkan Menlu Marty Natalegawa.

Pertemuan tingkat Menteri tahunan tersebut diselenggarakan di tengah proses perubahan global yang cepat dan berdampak terhadap kesadaran global mengenai HAM  dan demokrasi.

Dalam kesempatan tersebut, Menlu RI juga mengadakan pertemuan bilateral dengan Iran dan Makedonia serta melakukan pertukaran pandangan dengan Ms. Navi Pillay, Komisaris Tinggi HAM mengenai berbagai perkembangan pemajuan dan perlindungan HAM di tingkat global, regional dan nasional.

Indonesia merupakan anggota Dewan HAM sejak berdirinya di tahun 2006 dan kembali terpilih menjadi anggota Dewan HAM periode 2011-2014 dengan suara terbanyak dalam sejarah (bam/nav).