Mission Indonesia

SPS-Negara Anggota WTO Memprotes Kebijakan Indonesia Atas Pembatasan Pintu Masuk Produk Impor Hortikultura

April 17, 2012 Posted under Trade/WTO 

 

SPS-Negara Anggota WTO Memprotes Kebijakan Indonesia Atas Pembatasan Pintu Masuk Produk Impor Hortikultura

Pada tanggal 26-29 Maret 2012 telah dilaksanakan Sidang Komite SPS di WTO, Jenewa. Sidang regular ini dilaksanakan 3 (tiga) kali pertemuan dalam setahun yang saat ini diketuai oleh Mrs. Miriam Beatriz CHAVES dari Argentina menggantikan Ketua Komite SPS sebelumnya dari Indonesia. Sidang reguler tersebut juga dihadiri beberapa Organisasi Internasional (IICA, ITC, IPPC, FAO, CODEX, OIE, ADB, CBD).

Amerika Serikat (AS) dan beberapa Negara Anggota lainnya yaitu Uni Eropa (UE), Australia, Chile, Kanada, Selandia Baru dan Afrika Selatan menyampaikan kekhawatiran terhadap kebijakan Indonesia mengenai Pemasukan Buah–Buahan dan / atau Sayuran Segar ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia yang menetapkan 4 (empat) pelabuhan yang termasuk dalam FTZ (Free Trade Zone) yaitu Pulau Batam, Bintan, dan Tajung Balai Karimun.

Indonesia diprotes karena Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 89/2011 dan Permentan No. 90/2011 berdampak pada pembatasan jalur masuk produk hortikultura hanya menjadi 4 (empat) pintu masuk yaitu Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya; Belawan, Medan; Makassar; dan Bandara Soekarno Hatta serta ditetapkan Pelabuhan Tanjung Priok tidak lagi ditetapkan sebagai tempat pemasukan. Dengan demikian, apabila produk-produk tersebut harus melalui pintu masuk lainnya, maka akan menambah biaya transportasi, penangguhan waktu yang berdampak pada perishable goods.

Beberapa Negara Anggota juga menghimbau agar Indonesia terlebih dahulu menyampaikan notifikasi atas kebijakan tersebut sesuai dengan ketentuan SPS serta harus didasari oleh scientific justification. Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 7, Annex B Perjanjian SPS Negara Anggota diwajibkan untuk menotifikasikan perubahan peraturan yang terkait SPS.

Menanggapi concern dan pertanyaan Negara Anggota tersebut, Indonesia memberikan penjelasan bahwa peraturan tersebut telah ditangguhkan melalui Permentan No. 15/2012 dan No. 16/2012 yang pada intinya merupakan penangguhan pelaksanaan Permentan No. 89/2011 dan Permentan No. 90/2011 dari yang semula berlaku sejak tanggal 19 Maret 2012 menjadi tanggal 19 Juni 2012.

Pertimbangan penangguhan tersebut dilakukan untuk memberikan kesempatan waktu kepada para pemangku kepentingan serta Negara Mitra Dagang dalam menyiapkan sarana dan prasarana berupa pergundangan, cold storage dan sarana transportasi agar tidak menghambat kelancaran arus distribusi buah-buahan, sayur buah segar serta sayuran umbi lapis.

Indonesia juga menyampaikan bahwa dasar pertimbangan tidak ditetapkannya lagi Pelabuhan Tanjung Priok sebagai pintu masuk karena berdasarkan kegiatan pemeriksaan karantina dan keamananan pangan di Tanjung Priok, telah ditemukan beberapa kasus yang dapat mengancam pertanian Indonesia. Demikian pula Pelabuhan Tanjung Periok mengalami keterbatasan kemampuan laboratorium karantina dan keamanan pangan serta keterbatasan kemampuan Jumlah petugas karantina tidak memadai jika dibandingkan dengan jumlah komoditas yang harus diperiksa. (agn)