Mission Indonesia

Laporan UPR Indonesia berhasil disahkan oleh Dewan HAM PBB

May 25, 2012 Posted under Human Rights and Humanitarian Issues 

 

Laporan UPR Indonesia berhasil disahkan oleh Dewan HAM PBB

 

Sebagai tindak lanjut pelaporan Indonesia di hadapan Kelompok Kerja Universal Periodic Review (UPR) yang disampaikan Menteri Luar Negeri RI, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa, laporan UPR Indonesia telah disahkan pada tanggal 25 Mei 2012 di Sesi ke-13 Pokja UPR Dewan HAM PBB di Jenewa.

Sebanyak 74 negara anggota PBB telah menyampaikan apresiasi atas upaya pemajuan dan perlindungan HAM di Indonesia dan menyampaikan 180 rekomendasi dalam dialog interaktif pada tanggal 23 Mei 2012 lalu. Dari jumlah tersebut, terdapat sejumlah rekomendasi yang substansinya serupa namun diajukan oleh beberapa  negara secara terpisah. Cakupan rekomendasi yang disampaikan kepada Indonesia cukup luas dan meliputi, antara lain usulan aksesi/ratifikasi terhadap instrumen HAM internasional; penguatan institusi HAM; pendidikan dan pelatihan HAM; implementasi Rencana Aksi Nasional di bidang HAM (RANHAM); perlindungan terhadap hak anak, perempuan dan kelompok rentan lainnya; kebebasan beragama; hak atas pendidikan dan hak atas kesehatan; kemiskinan dan hak-hak ekonomi sosial; upaya perlindungan pekerja migran; dan lain-lain.

Dari 180 rekomendasi dimaksud, Indonesia telah menyetujui 144 rekomendasi yang jumlahnya terbilang signifikan apabila dibandingkan dengan jumlah rekomendasi yang disetujui oleh negara-negara lain. Di samping itu, Indonesia akan mempertimbangkan 36 rekomendasi lainnya yang perlu dibahas lebih lanjut dengan seluruh pemangku kepentingan di dalam negeri. Penjelasan dan keputusan terhadap 36 rekomendasi tersebut akan disampaikan oleh Pemri pada Sidang Sesi ke-21 Dewan HAM bulan September 2012.

Direktur Jenderal Multilateral, Kementerian Luar Negeri RI, Dubes Hasan Kleib menekankan bahwa disetujuinya mayoritas rekomendasi tersebut menunjukkan komitmen Indonesia bagi kemajuan lebih lanjut upaya pemajuan dan perlindungan HAM, yang sejalan dengan semakin matangnya demokrasi di Indonesia. Lebih lanjut ditekankan bahwa kolaborasi dan kemitraan dengan seluruh pemangku kepentingan merupakan suatu keharusan dalam implementasi hasil UPR agar kemajuan nyata di lapangan dapat dirasakan.

Delegasi RI ke pelaporan nasional Indonesia dalam kerangka UPR tersebut  dipimpin oleh Menlu RI, Dr. R.M. Marty M. Natalegawa dan beranggotakan wakil-wakil dari Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Agama, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas, dan Polri. Sejumlah pemangku kepentingan di bidang HAM seperti Komnas HAM, Komnas Perempuan, Komisi Perlindungan Saksi dan Korban, serta sejumlah masyarakat sipil telah pula memantau pelaporan Indonesia tersebut.

 

Jenewa, 25 Mei 2012