Mission Indonesia

Menakertrans Promosikan Jaminan Sosial di Swiss

June 11, 2012 Posted under Health and Labour Issues 

 

Menteri Tenaga Kerja dan Tansmigrasi Muhaimin Iskandar menghadiri Sesi ke-101 International Labour Conference (ILC/Konferensi Ketenagakerjaan Internasional), yang berlangsung pada tanggal 30 Mei sampai 15 Juni 2012 di Palais des Nations dan kantor pusat ILO di Jenewa, Swiss.

Sidang ILC ke 101 yang mengusung tema “Building a future with decent work” ini dihadiri oleh perwakilan dari 184 negara, yang menjadi anggota ILO (International Labour Organization). Sidang ILC ke-101 ini didahului dengan pertemuan masing-masing kelompok Tripartit, yang terdiri dari unsur pemerintah, kelompok pengusaha dan kelompok pekerja.

Delegasi Indonesia mengikuti empat komite utama dalam persidangan ini, yaitu Komite Aplikasi Standar Ketenagakerjaan, Komiter Landasan Perlindungan Sosial, Komite Krisis Kesempatan Kerja Kaum Muda serta Komite Prinsip dan Hak Dasar di Tempat Kerja.

“Dalam Sidang ILC kali ini, Delegasi Indonesia akan menyampaikan kemajuan-kemajuan di bidang ketenagakerjaan yang telah dicapai Indonesia di antaranya peningkatan perlindungan pekerja yang diwujudkan melalui pelaksanaan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang beroperasi pada 1 Januari 2014," kata Menakertrans Muhamin Iskandar dalam keterangan pers Pusat Humas Kemenakertrans di Jakarta Minggu (10/6/2012).

Muhaimin mengatakan kebijakan pemerintah dalam penerapan SJSN bagi para pekerja merupakan sebuah sejarah penting dalam dunia ketenagakerjaan di Indonesia. Penerapan kebijakan SJSN bakal menjamin peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerja.

"Pembahasan peraturan turunan Undang-Undang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan, harus berjalan cepat dan melibatkan semua pemangku kepentingan. Pemerintah menginginkan peraturan ini aplikatif dan komprehensif sehingga sesuai dengan semangat pelaksanaan sistem jaminan sosial nasional,” kata Muhaimin.

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS) dan UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) mengamanatkan pemerintah menjalankan jaminan kesehatan mulai 1 Januari 2014 dan jaminan ketenagakerjaan selambat-lambatnya 1 Juli 2015. Sistem regulasi jaminan sosial akan sangat membantu dalam pemberian hak yang layak bagi kesejahteraan pekerja/buruh, perusahaan maupun pemerintah,” jelas Muhaimin.

Muhaimin menambahkan bahwa dalam BPJS ketenagakerjaan telah menyiapkan konsep tentang pengaturan iuran dan manfaat jaminan kecelakaan kerja (JKK), jaminan hari tua (JHT), jaminan pensiun (JP) dan jaminan kematian (JKM). Selain serius mengawasi penerapan standar ketenagakerjaan dan penerapan prinsip dasar di tempat kerja, lanjut Muhaimin saat ini pemerintah pun memberikan perhatian pada situasi krisis.

Terkait kesempatan kerja kaum muda (youth employment) yang terjadi di Indonesia dan dunia, Indonesia meminta seluruh negara yang tergabung dalam ILO agar memberikan perhatian khusus dalam kerjasama meningkatkan kualitas tenaga kerja usia muda yang terampil.

“Perlu adanya fasilitasi khusus yang efektif bagi tenaga kerja muda dan pekerja migran dalam mempermudah akses mereka. Seluruh sektor terkait harus bekerjasama dalam pengembangan pelatihan keterampilan kerja, yang menjadi kunci keberhasilan dalam menangani pengangguran usia muda," ujar Muhaimin.