Mission Indonesia

Peningkatan Transparasi dan Akuntabilitas Publik Melalui Observer Status dalam Government Procurement Agreement

October 31, 2012 Posted under Trade/WTO 

 

Pengadaan pemerintah (government procurement) memiliki peran yang sangat penting dalam pembangunan ekonomi nasional Indonesia. Besarnya anggaran pengadaan pemerintah menuntut terselenggaranya proses pengadaan barang dan jasa pemerintah yang transparan dan akuntabel. Selain itu, implementasi kebijakan pengadaan pemerintah yang sehat akan membantu upaya pemerintah dalam mempromosikan iklim usaha yang kompetitif serta menjadi alat yang ampuh untuk memberantas korupsi.

 

Demikian antara lain sambutan Ketua Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP)  yang dibacakan oleh Counsellor Fungsi Ekonomi II PTRI Jenewa, Dinar Sinurat, dalam Pertemuan Formal Committee on Government Procurement WTO tanggal 31 Oktober 2012, di mana Anggota secara resmi menyetujui permintaan Indonesia dan Montenegro sebagai observer pada komite tersebut.

 

Dengan status observer yang disandangnya saat ini, Indonesia memperoleh akses langsung terhadap informasi mengenai perkembangan proses penyempurnaan standard internasional atas sistem pengadaan pemerintah yang transparan, akuntabel dan non-diskriminatif yang diusung oleh Perjanjian Plurilateral Pengadaan Pemerintah (Plurilateral Agreement on Government Procurement – GPA) WTO. Selain itu, Indonesia dapat pula menikmati mekanisme bantuan teknis dan pembangunan kapasitas yang disediakan Komite bagi observer, tanpa harus kewajiban untuk membuka akses pasar dan komitmen menjadi anggota penuh.

 

GPA merupakan suatu perjanjian plurilateral WTO yang hanya mengikat Anggotanya (bukan seluruh Anggota WTO). Perjanjian ini memberikan framework bagi keikutsertaan sistem perdagangan internasional pada proses pengadaan pemerintah Anggotanya.  Saat ini Perjanjian ini beranggotakan 15 pihak yang terdiri dari 42 Anggota WTO (Armenia; Kanada; Uni Eropa, termasuk 27 Anggotanya; Hong Kong; Islandia; Israel; Jepang; Korea; Liechtenstein; Belanda untuk Aruba; Norwegia; Singapura; Swiss; China Taipei; dan Amerika Serikat), serta 25 observer, termasuk Australia, Selandia Baru dan Malaysia.

 

Anggota pada umumnya menyambut gembira atas masuknya Indonesia dalam jajaran observer GPA, dan mengharap agar Indonesia dapat segera menyatakan keinginan untuk menjadi Anggota dan kesiapannya untuk mengikuti proses aksesi menjadi Anggota penuh GPA. Beberapa Anggota antara lain Uni Eropa, Amerika Serikat, Kanada, Korea dan Swiss menyatakan kesiapannya untuk membantu Indonesia dalam berbagi pengalamam mengenai pembuatan kebijakan pengadaan pemerintah yang transparan, akuntabel dan non-diskriminatif. Hongkong secara spesifik menyatakan bahwa keputusan Indonesia ini sejalan dengan peran dan posisi Indonesia sebagai tuan rumah KTM WTO IX tahun 2013 yang menunjukkan upaya Indonesia untuk berkontribusi dalam sistem perdagangan multilateral.

 

 

Jenewa,  31 Oktober 2012