Mission Indonesia

Pembahasan Laporan Indonesia terkait Implementasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik di Komite HAM di Jenewa 10-11 Juli 2013

July 12, 2013 Posted under Human Rights and Humanitarian Issues 

 

 

SIARAN PERS

Pembahasan Laporan Indonesia terkait Implementasi

Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik di Komite HAM

di Jenewa 10-11 Juli 2013

 

‘Transisi demokrasi Indonesia 15 tahun lalu telah membawa perubahan besar dan  menjadikan Indonesia Negara demokrasi yang kuat di mana prinsip-prinsip HAM diinternalisasi secara progresif serta  pola pikir dan paradigma  HAM diimplementasikan  secara intensif. Keteguhan hati dan komitmen bersama dari semua pemangku kepentingan merupakan prasyarat dalam mencapai kemajuan yang diinginkan.’

Demikian petikan pernyataan Prof. Harkristuti Harkrisnowo, selaku Ketua Delegasi Indonesia dalam dialog interaktif pembahasan laporan inisial dan periodik pertama Indonesia terkait implementasi Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik (International Covenant for Civil and Political Rights-ICCPR), dengan Komite HAM (selaku treaty body/badan pemantau ICCPR). Dialog dilakukan pada sidang ke-108 Komite HAM di Jenewa, tanggal 10-11 Juli 2013.

Sebagaimana lazimnya, pelaporan Indonesia selaku Negara Pihak ICCPR diikuti dengan dialog interaktif dengan Komite HAM, yang beranggotakan 18 pakar independen dan merupakan badan yang dibentuk ICCPR dengan kewenangan terbatas pada pemantauan implementasi Kovenan melalui dialog konsultatif dan konstruktif. Saat ini, Komite dipimpin oleh Sir Nigel Rodley dari Inggris.

Dialog membahas berbagai aspek yang tertuang dalam laporan Indonesia terkait implementasi Kovenan sejak ICCPR di ratifikasi oleh Indonesia pada tahun 2005 ditambah perkembangannya sampai saat ini. Laporan tersebut telah disampaikan pada awal 2012. Dialog dilakukan secara konstruktif dalam membahas berbagai komitmen, kemajuan dan tantangan yang dihadapi dalam upaya penegakan HAM di Indonesia.

Berbagai isu menonjol yang muncul dalam dialog meliputi antara lain, penguatan kerangka hukum pemajuan dan perlindungan HAM baik di tingkat nasional maupun daerah (revisi KUHP, UU terkait hak sipil dan politik, dan perda terkait); perlindungan HAM dalam berbagai keadaan termasuk saat menghadapi aksi terorisme, dalam keadaan darurat, terkait penyelundupan dan perdagangan orang, dan terkait upaya penanggulangan korupsi; pentingnya kesetaraan gender dan prinsip non-diskriminasi dalam penegakan HAM; penguatan kapasitas penegak hukum (polisi, kejaksaan, petugas Lapas dan lainnya) guna mencegah tindak pelanggaran HAM, termasuk kekerasan berlebihan, dan penyiksaan; dan peningkatan perlindungan kebebasan beragama dan berekspresi serta berserikat dan berkumpul.

Di samping mengakui berbagai kemajuan penegakan HAM di tanah air, Komite juga mencatat terdapatnya berbagai peristiwa yang dianggap kurang sejalan dengan komitmen Indonesia. Hal ini, menurut Komite, perlu ditangani dengan baik agar tidak menghambat berbagai kemajuan tersebut. Namun demikian, Komite juga menegaskan bahwa tantangan tersebut merupakan hal yang umum dihadapi Negara Pihak ICCPR lainnya, bahkan Negara Maju sekalipun.

Delegasi Indonesia menyampaikan apresiasi terhadap dialog dan tanggapan positif Komite sekaligus menyatakan komitmennya untuk terus memajukan HAM, termasuk implementasi ICCPR. Ditekankan pula bahwa kemajuan pesat penegakan HAM sekitar 15 tahun terakhir dapat dikatakan sangat progresif, jika dibandingkan dengan Negara manapun. Semua pemangku kepentingan hendaknya berkontribusi  agar kemajuan tersebut terus terjaga. Di samping  itu, kerja sama produktif dan konstruktif semua pihak sangat dibutuhkan untuk mengatasi berbagai tantangan yang masih ada. Perilaku saling menyalahkan atau menghakimi justru menjadi kontra-produktif.

Dalam kaitan ini, Pemerintah memandang berbagai Komisi berbasis HAM, masyarakat sipil dan media sebagai mitra penting pemajuan dan perlindungan HAM nasional. Hal ini telah terbukti dalam proses penyusunan laporan Indonesia di mana konsultasi dengan masyarakat sipil menjadi bagian tidak terpisahkan.

Pasca dialog interaktif tersebut, Komite akan menyusun suatu concluding observations yang akan disahkan pada tanggal 23 Juli 2013. Concluding observations merupakan summary dari laporan dan dialog interaktif yang dilaksanakan, termasuk rekomendasi Komite sebagai bahan pertimbangan Pemerintah Indonesia dalam implementasi ICCPR selanjutnya.

Komite pula menghargai komitmen Indonesia yang ditunjukkan antara lain melalui penyertaan Delegasi Indonesia yang komprehensif dan beranggotakan wakil Kemenko Polhukam, UP4B, Kantor Wantimpres, Kemenkumham (termasuk Kanwil Papua), Kejaksaan Agung, Kemlu, Mabes Polri, Mabes TNI, Kemenkominfo, Bappenas, BPS dan Kemenag. Di samping itu, para wakil berbagai Komisi berbasis HAM dan masyarakat sipil baik nasional dan internasional telah pula memantau jalannya pelaporan. 

Jenewa,  Juli 2013