Mission Indonesia

Press Release Pernyataan Pemerintah RI atas Ketidakpatuhan Amerika Serikat dalam Kasus Larangan Penjualan Rokok Kretek

July 25, 2013 Posted under Trade/WTO 

 

Indonesia Kecewa atas Ketidakpatuhan Amerika Serikat

Dalam Kasus Larangan Rokok Kretek

 

Jakarta, 25 Juli 2013Hari Rabu, 24 Juli 2013, merupakan batas akhir Pemerintah Amerika Serikat untuk melaksanakan rekomendasi Panel Sengketa WTO yang memenangkan gugatan Indonesia bahwa Section 907 dari Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act melanggar ketentuan WTO karena melarang penjualan dan peredaran rokok kretek namun membebaskan rokok menthol dari larangan ini. Pemerintah AS menyatakan telah mengambil langkah-langkah sesuai rekomendasi Panel Sengketa dengan menggelar kampanye bahaya rokok menthol. Namun Dirjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan Iman Pambagyo menyatakan “Indonesia sangat kecewa atas sikap Pemerintah AS, apalagi menyatakan bahwa langkah tersebut sesuai dengan rekomendasi Panel Sengketa. Sejatinya, tetap terjadi perlakuan diskriminatif karena rokok kretek tetap dilarang sementara rokok menthol tetap dapat beredar dan diperjual-belikan.”

Seperti diketahui, melalui pembuktian oleh Panel Sengketa WTO tahun 2012 lalu, AS dinyatakan melanggar Artikel 2.1 dari Perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT) karena memberikan perlakuan diskriminatif terhadap rokok kretek dibanding rokok menthol yang telah dikonfirmasi oleh Panel WTO sebagai “like products. Meskpun Pemerintah AS menyatakan bahwa pihaknya kini gencar mengkampanyekan bahaya dari rokok menthol, tanpa memberlakukan pelarangan terhadap rokok menthol sementara tetap melarang rokok kretek merupakan tindakan yang jelas-jelas diskriminatif dan melanggar disiplin WTO.

Selain melanggar Artikel 2.1 dari Perjanjian TBT, kebijakan AS juga melanggar Artikel 2.12 dari Perjanjian yang sama karena tidak memberikan waktu sekurangnya enam bulan antara diterbitkannya kebijakan tersebut dan waktu efektif implementasinya. Penerapan kebijakan dimaksud juga melanggar Artikel 2.9.2 Perjanjian TBT yang mengharuskan dilakukannya notifikasi kepada semua anggota melalui Sekretariat WTO.

“Cukup mengherankan bahwa AS yang selalu menuntut Negara lain agar patuh pada disiplin dan Perjanjian-perjanjian WTO kini tidak melakukan tindakan koreksi atas kebijakannya yang jelas-jelas melanggar ketentuan WTO. Kita tidak mempersalahkan bukti bahwa merokok itu tidak sehat bahkan berbahaya bagi kesehatan. Poin yang kita permasalahkan adalah rokok kretek dilarang sementara rokok menthol dibebaskan, seolah-olah rokok kretek berbahaya bagi kesehatan sementara rokok menthol tidak membahayakan kesehatan,” jelas Iman Pambagyo.

Ketidakpatuhan AS terhadap rekomendasi Panel WTO ini merupakan contoh buruk. Oleh sebab itu, Indonesia akan tetap mempertahankan haknya dalam kasus ini dengan membawanya sekali lagi ke WTO untuk mendapatkan penyelesaian yang adil.  Sebagai ekonomi dalam proses transisi, Indonesia telah bekerja keras untuk menciptakan perekonomian berbasis aturan yang sesuai dengan komitmen internasionalnya, termasuk di WTO. “Sulit dipahami bahwa Pemerintah AS yang sering mempermasalahkan kebijakan negara lain sebagai tidak sesuai dengan disiplin WTO kini justru mengabaikan kewajibannya yang juga diatur di WTO,” pungkas Iman Pambagyo. Pemerintah Indonesia cq. Kementerian Perdagangan akan melanjutkan upaya hukum melalui WTO agar hak-hak Indonesia dihargai dan kepentingan Indonesia dilindungi.

Jenewa, 25 Juli 2013