Mission Indonesia

Indonesia menandatangani Marrakesh Treaty yang semakin membuka akses bagi para penyandang tuna netra terhadap berbagai karya tulis yang diterbitkan

September 24, 2013 Posted under Intellectual Property 

 

Pada tanggal 24 September 2013, Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH, MH mewakili Pemerintah Republik Indonesia telah menandatangani  Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or Otherwise Print Disabled (Marrakesh Treaty). Indonesia menjadi negara ke-54 yang menandatangani perjanjian tersebut. Penandatanganan disaksikan oleh Legal Counsel WIPO, Dr. Edward K. Kwakwa, beberapa saat sebelum hari kedua Fifty-First Series of Meetings of the Assemblies of the Member States of World Intellectual Property Organization (WIPO) dimulai. General Assembly berlangsung dari tanggal 23 September – 2 Oktober 2013.

Marrakesh Treaty telah disahkan dalam Diplomatic Conference di Marrakesh, Maroko, tanggal 28 Juni 2013 yang melibatkan negosiator hak kekayaan intelektual dan para diplomat dari sekitar 186 negara termasuk Indonesia. Perjanjian ini akan semakin membuka akses bagi para tuna netra serta yang menderita gangguan penglihatan dan print-disabled atas berbagai berbagai karya tulis yang diterbitkan (published works). Peningkatan akses tersebut mencakup pula penyediaan berbagai published works dalam berbagai format termasuk Braille, teks dengan huruf cetak besar dan audio books.

Marrakesh Treaty antara lain, mewajibkan negara-negara pihak untuk mengadopsi ketentuan aturan hukum nasional yang memperbolehkan reproduksi, distribusi, dan penyediaan published works yang dapat diakses oleh para penyandang cacat tersebut. Di sisi lain, Treaty ini juga mengatur perlindungan bagi pengarang dan penerbit dari penyalahgunaan atau distribusi karya ciptanya di luar penerima manfaat (beneficiaries).

Indonesia memandang penting ditandatanganinya Treaty ini untuk memastikan akses informasi bagi kelompok rentan yaitu tuna netra, penyandang cacat mata dan disleksia yang pada gilirannya berdampak langsung bagi kualitas beneficiaries di Indonesia. Data World Health Organization (WHO) menyebutkan bahwa jumlah penyandang tuna netra dan gangguan penglihatan di dunia mencapai 314 juta, dan 90 persen di antaranya tinggal di negara-negara berkembang. Di Indonesia sendiri, menurut data Kementerian Sosial tahun 2010, terdapat lebih dari 3,4 juta penyandang tuna netra di Indonesia. Diharapkan penandatanganan Marrakesh Treaty akan semakin mendorong upaya perlindungan dan pemenuhan hak-hak mereka, terutama dalam memperoleh akses atas berbagai karya tulis cetak.

Marrakesh Treaty to Facilitate Access to Published Works for Persons who are Blind, Visually Impaired, or otherwise Print Disabled akan mulai berlaku setelah diratifikasi oleh 20 negara anggota WIPO.

 

 

Jenewa, 24 September 2013

 

 

Penandatanganan

Keterangan : Direktur Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Prof. Dr. Ahmad M. Ramli, SH, MH saat melakukan penandatanganan Marrakesh Treaty (dok. PTRI Jenewa)