Mission Indonesia

Amanat Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-85 Tahun 2013 Wakil Tetap RI, Duta Besar LBBP Triyono Wibowo, 19 Desember 2013

December 24, 2013 Posted under Special Events 

 

Amanat Inspektur Upacara pada Peringatan Hari Ibu (PHI) ke-85 Tahun 2013

Wakil Tetap RI, Duta Besar LBBP Triyono Wibowo

Ruang Nusantara, PTRI Jenewa, 19 Desember 2013

 

 

Yth. Dewatapri I Jenewa dan Ibu Senny Syahfinar,

Yth. Dewatapri II Jenewa Bapak Syafri Adnan Baharudin,

Yth. Ketua dan Pengurus Dharma Wanita PTRI Jenewa,

Para sesepuh WNI di Jenewa,

Segenap jajaran Home staff dan Local Staff PTRI Jenewa,

Bapak/Ibu dan Sdr/Sdri sekalian,

 

Assalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh

Salam damai sejahtera bagi kita semua,

 

Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan Rahmat-Nya kita dapat berkumpul dan memperingati Hari Ibu Nasional ke-85.

Peringatan ini bertujuan untuk mengingatkan seluruh bangsa Indonesia, terutama generasi muda akan arti dan makna Hari Ibu. Peringatan kali ini menjadi momentum kebangkitan, penggalangan gerak perjuangan kaum perempuan yang tidak dapat dipisahkan dari kebangkitan dan perjuangan rakyat Indonesia. Peringatan juga dimaksudkan untuk mempertebal tekad dan keyakinan untuk mewujudkan perdamaian yang dilandasi semangat persatuan dan kesatuan.

Sesuai Keputusan Menteri Pemberdayaan Wanita dan Perlindungan Anak, Peringatan Hari Ibu ke-85 mengambil tema Peran Perempuan dan Laki-laki Dalam Mewujudkan Demokrasi yang Partisipasif dan Pembangunan yang Inklusif. Dalam tema ini tersirat makna adanya upaya untuk memberikan ruang dan kesempatan serta menciptakan kesetaraan jender untuk berpartisipasi dalam proses demokrasi dan pembangunan. Perkenankan saya juga untuk mengkaitkan tema tersebut dengan konsep toleransi dan kerukunan dalam keluarga untuk menjamin keutuhan NKRI.

Saudara-saudari sekalian,

Penelitian ilmiah menunjukan bahwa keberhasilan seseorang tidak hanya ditentukan oleh kepintaran, namun lebih oleh kemampuan mengendalikan emosi dan social capital. Keberhasilan seseorang sangat ditentukan oleh empati, tolerasi dan kemampuannya membawa diri dalam lingkungan. Demikian pandangan Daniel Goleman dalam bukunya, Emotional Intelligence: The Ability to Identify, Assess, and Control the Emotions of Oneself, of Others, and of Groups.

Kualitas diri sesungguhnya terbentuk di dalam keluarga sejak masa sosialisasi primer seorang balita. Di sinilah peran seorang ibu dan ayah dalam mendidik seorang anak. Hal ini perlu saya pertegas mengingat masih ada anggapan bahwa pendidikan karakter dan tingkah laku anak adalah semata-mata tugas Ibu. Ketimpangan dalam mengambil peran untuk mendidik anak menimbulkan persoalan psikologis dan sosial di kemudian hari.

Dalam mengatasi masalah sosial dan pembangunan, peran perempuan juga tidak dapat diabaikan. Seringkali pendekatan untuk mengatasi masalah sosial harus memperhatikan pendekatan jender. Persoalan pemberdayaan ekonomi juga perlu menyentuh isu jender mengingat masih banyak perempuan Indonesia yang hidup di bawah garis kemiskinan. Oleh karena itu, adalah wajar bila kiprah perempuan Indonesia dalam perumusan dan implementasi kebijakan pembangunan perlu ditingkatkan.

Saat ini kita dapat berbangga sebab telah terjadi peningkatan kuantitas dan peran perempuan dalam pemerintah, lembaga negara dan parlemen. Di lingkungan Kementerian Luar Negeri misalnya, jumlah diplomat perempuan semakin bertambah.

Saudara-saudari sekalian,

Tahun depan, bangsa Indonesia akan kembali merayakan pesta demokrasi, baik pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, pemilihan anggota Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Partisipasi perempuan di parlemen diharapkan dapat mempengaruhi perumusan kebijakan dan implementasi pembangunan. Program pemberdayaan perempuan jelas akan berkontribusi bagi capaian pembangunan berkelanjutan (sustainable development). Hanya dengan melibatkan perempuan sebagai aktor dan salah satu target pembangunan, maka tujuan pembangunan berkelanjutan dapat tercapai.

Secara normatif, terdapat beberapa instrumen internasional yang menetapkan kebijakan mengenai peran serta perempuan dalam proses politik, antara lain:

  1. Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW) yang mewajibkan kesetaraan peran perempuan dan laki-laki dalam kehidupan politik nasional. Peran tersebut bukan saja dalam pemilihan umum, namun juga perumusan kebijakan pemerintah.
  2. Resolusi Majelis Umum PBB tahun 2011 mengenai “Women’s Political Participation” menegaskan kesetaraan partisipasi kaum perempuan dalam penyusunan kebijakan mengenai pembangunan berkelanjutan, perdamaian dan demokrasi.
  3. Beijing Declaration and Platform for Action tahun 1995 menetapkan target 30 % persen keterwakilan perempuan dalam partai politik.

Secara nasional, berbagai UU nasional menetapkan minimal 30 % quota keterwakilan perempuan dalam kegiatan politik. UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik secara tegas mengatur bahwa pendirian dan pembentukan partai harus menyertakan sekurang-kurangnya 30% keterwakilan perempuan. Adapun UU No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah juga mengatur bahwa setidaknya harus ada 1 (satu) bakal calon anggota perempuan dan 3 (tiga) orang bakal calon Partai Politik.

Data statistik Komisi Pemilihan Umum RI menunjukan bahwa pada Pemilihan Umum Anggota DPR tahun1999, mayoritas daerah pemilihan telah mencapai ketentuan 30 % (tiga puluh persen) calon anggota legislatif (caleg). Adapun persentase caleg perempuan di Provinsi Papua mencapai 70%. Data ini cukup membanggakan, namun sayang tidak diimbangi dengan persentase caleg perempuan di Provinsi Papua Barat yang hanya mencapai 13 %.

Sekarang mari kita lihat persentase jumlah caleg perempuan yang terpiih dalam parlemen. Data menunjukan adanya peningkatan keterwakilan perempuan di parlemen dalam 3 (tiga) kali pelaksanaan Pemilihan Umum terakhir di Indonesia. Pada pemilu tahun 1999, keterwakilan perempuan di parlemen hanya 9 persen, kemudian meningkat menjadi 10 persen pada Pemilu 2004 dan berhasil meraih 18 persen keterwakilan di parlemen pada Pemilu 2009. Kendati persentase keterwakilan meningkat, namun target 30 % belum tercapai.

Laporan Millennium Development Goals tahun 2013 mengulas mengenai Goal No. 3 yaitu “Promote Gender Equality and Empower Women”. Keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia sebesar 18% masih lebih tinggi dibandingkan dengan persentase keterwakilan perempuan di berbagai parlemen negara-negara di kawasan Asia Tenggara yang rata-rata mencapai 8%. Namun demikian, persentase keterwakilan perempuan di parlemen Indonesia ternyata masih lebih rendah dari tingkat persentase seluruh negara berkembang yang mencapai 20% dan dibandingkan tingkat global yang mencapai 20.4 %.

Berdasarkan uraian saya di atas, dapat disimpulkan beberapa pekerjaan rumah yang harus dilakukan, yaitu: (i) Perlu ditingkatkannya keterwakilan 30% perempuan di parlemen sesuai amanat undang-undang; (ii) Perlu dipenuhinya persentase anggota caleg perempuan di berbagai provinsi, khususnya daerah tertinggal; dan (iii) Perlu ditingkatkannya kualitas sumber daya perempuan.

Para hadirin sekalian yang saya cintai,

Pada tanggal 4-5 Desember 2013 yang lalu di New York telah diselenggarakan pertemuan  Stakeholders` Forum mengenai “Challenges and Achievements in the Implementation of the Millennium Development Goals (MDGs) for Women and Girls: The Road Ahead”.  Pertemuan tersebut merekomendasikan dilakukannya review implementasi Millennium Development Goals (MDGs) khususnya terkait perempuan dan pembahasan lebih lanjut mengenai kesetaraan jender untuk mencapai Post-2015 Development Agenda dan the Beijing+20.

Pertemuan Stakeholders` Forum merupakan persiapan untuk penyelenggaraan pertemuan Sesi ke 58 UN Commission on the Status of Women yang akan diselenggarakan di New York pada tanggal 20 – 21 Maret 2014. Adapun tema pertemuan adalah “Challenges and Achievements in the Implementation of the Millennium Development Goals for Women and Girls”.

Terkait rencana pertemuan UN Commission on the Status of Women tersebut, saya memandang setidaknya ada 4 (empat) hal yang perlu ditingkatkan, yaitu: (i) Implementasi penuh atas ketentuan hukum nasional dan kontrol internal partai politik; (ii) Mengembangkan keterlibatan lembaga swadaya masyarakat (LSM) di bidang perempuan; (iii) Mengembangkan sumber daya caleg perempuan baik melalui pelatihan formal dan non-formal, termasuk pelatihan oleh Komisi Pemilihan Umum; dan (iv) Diseminasi informasi kepada masyarakat seperti misalnya melalui iklan media massa dan media elektronik.

Hadirin sekalian,

Sering kali konflik dan ketegangan muncul karena suami-istri ataupun saudara tidak saling memahami dan kurang mempertimbangkan perbedaan dalam cara berpikir, bertindak, memandang lingkungan dan mengatasi konflik.

Kita dapat mengajukan pertanyaan sampai sejauh mana sesungguhnya kita mengenal istri, ibunda kita, adik atau kakak perempuan, bahkan anak perempuan kita dan atasan kita? Jawabannya mungkin relatif dari masing-masing kita. Keterbatasan kuantitas komunikasi mungkin menyulitkan bagi sebagian yang lebih banyak menghabiskan waktu di kantor. Selain itu, hidup bersama di bawah satu atap bukan jaminan untuk dapat menerima berbagai perbedaan antara satu anggota keluarga dan lainnya.

Peringatan Hari Ibu ini seyogianya menjadi momentum untuk berintrospeksi diri mengenai sampai sejauh mana kita mengembangkan sikap toleransi dan komunikasi dalam keluarga. Melalui tolerasi dan komunikasi maka kita dapat ikut dalam menjaga keutuhan NKRI. Mungkin saja tidak ada kesamaan pandangan dalam satu keluarga mengenai calon wakil rakyat atau pasangan Presiden dan Wakil Presiden. Sesungguhnya demokrasi dimulai dari keluarga. Dengan menerapkan sikap toleransi, kita akan dapat melalui proses Pemilihan Umum 2014 secara aman dan damai.

Saudara-saudara yang saya kasihi,

Sejak kecil kita diajar untuk menyanyikan penggalan lagu “Kasih Ibu”. Lagu tersebut mengajarkan bahwa kasih ibu tak terhingga sepanjang masa dan hanya memberi, tak harap kembali. Syair tersebut sangatlah tepat sebab sangat sulit untuk membalas kebaikan seorang ibu. Namun demikian, rasanya patut bagi kita untuk tetap memberikan penghargaan kepada Ibu dalam bentuk paling sederhana sekali pun.

Pada Peringatan Hari Ibu kali ini, kami berpandangan sudah selayaknyalah kita mempertimbangkan untuk memberikan penghargaan kepada para ibu yang telah memberikan kontribusi kepada keluarga dan lingkungan sekitarnya.  Mereka dapat saja para ibu sesepuh Warga Negara Indonesia yang telah lama menetap di Jenewa.

Saudara-saudara terkasih,

Sebagai bagian rangkaian Peringatan Hari Ibu, kita akan melakukan beberapa kegiatan bersama yang dapat menjadi bahan renungan bersama.

Akhirnya, izinkan saya mewakili segenap jajaran PTRI Jenewa mengucapkan “Selamat Hari Ibu” dan mendoakan kemajuan bagi perempuan Indonesia.

Demikian,

Wassalamu'alaikum wa Rahmatullahi wa Barakatuh