Mission Indonesia

Indonesia dorong terciptanya Universalitas dan Implementasi Konvensi PBB mengenai Anti Penyiksaan

March 04, 2014 Posted under Human Rights and Humanitarian Issues 

 

Press Release

Indonesia dorong terciptanya universalitas dan implementasi

Konvensi PBB mengenai Anti Penyiksaan

 

Salah satu kondisi utama yang perlu dimiliki oleh setiap individu untuk dapat memaksimalkan potensinya adalah kebebasan dari tindak penyiksaan. Untuk menjamin terciptanya situasi ini, negara memiliki kewajiban untuk menjamin agar seluruh institusi dan aparat negara memiliki pengetahuan yang memadai untuk memajukan kebebasan dari tindak penyiksaan sekaligus melindungi berbagai korban tindak penyiksaan.

Hal tersebut disampaikan oleh Duta Besar Triyono Wibowo, Wakil Tetap RI pada PBB di Jenewa, pada saat menjadi salah satu pembicara utama pada acara High-Level Launch Event of the Convention Against Torture Initiative, tanggal 4 Maret 2014, di Kantor PBB Jenewa. Acara tersebut diselenggarakan bersama oleh Pemerintah Denmark, Maroko, Chile dan Ghana, serta bekerjasama dengan Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia PBB.

Ditekankan oleh Duta Besar Triyono bahwa UUD 1945 secara jelas menjamin seluruh individu agar terbebas dari tindak penyiksaan. Pemerintah RI sejak tahun 1998 telah meratifikasi Konvensi Anti Penyiksaan dan pada perkembangannya telah menyusun berbagai perundang-undangan yang melarang tindak penyiksaan, antara lain UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM, UU No. 26 tahun 2000 tentang Pengadilan HAM, dan UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Dubes Triyono menekankan bahwa Indonesia menilai masyarakat internasional perlu terus memajukan upaya bersama untuk melarang terjadinya tindak penyiksaan dan menggarisbawahi pentingnya kerjasama internasional, terutama mengingat banyak negara yang masih membutuhkan bantuan peningkatan kapasitas dalam memajukan isu ini. Dalam hal ini, Dubes Triyono menekankan peran yang dapat dimainkan mekanisme regional antara lain melalui penyelengaraan konperensi atau seminar regional serta menjalin kerjasama dengan parlemen.

Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dan beberapa negara tersebut di atas telah bergabung dengan inisiatif global baru yang disebut "the Convention against Torture Initiative" untuk mendorong terciptanya universalitas Konvensi Anti Penyiksaan yang telah diadopsi oleh seluruh negara anggota PBB sejak tahun 1984. Diharapkan bahwa inisiatif ini dapat mendorong tercapainya universalitas Konvensi dalam jangka waktu 10 tahun mendatang.

Penyelenggaraan acara "High Level Launch event of the The Convention against Torture Initiative" di Jenewa ini diselenggarakan di sela-sela Sesi ke-25 Dewan HAM PBB yang berlangsung tanggal 3-29 Maret 2014. Melalu inisiatif ini, negara-negara yang tergabung di dalamnya akan melakukan berbagai aktivitas yang ditujukan untuk mendorong seluruh negara anggota PBB agar segera meratifikasi dan mengimplementasikan Konvensi Anti Penyiksaan. Berbagai aktivitas tersebut akan dilakukan secara konstruktif agar seluruh negara anggota PBB dapat memiliki tingkat pemahaman dan kenyamanan yang setara dalam memajukan isu anti penyiksaan dimaksud.

Selain Dubes/Watapri Jenewa, para pejabat lain yang telah menjadi pembicara pada acara tersebut adalah Ms. Navi Pillay, Komisioner Tinggi HAM PBB; Mr. Mbarka Bouaida, Wakil Menlu Maroko; Mr. Jonas Bering Liisberg, Wakil Menlu Denmark; Mr. Jose Luis Balmaceda, Duta Besar/Watap Chile di Jenewa; serta Mr. Ebenezer Appreku, Wakil Duta Besar Ghana di Jenewa.

 

Jenewa, 4 Maret 2014

 

_____________________________________________________

 

 

Ambassador Triyono Wibowo

Keterangan foto : Duta Besar Triyono Wibowo, Wakil Tetap RI pada PBB di Jenewa, pada saat menjadi salah satu pembicara utama pada acara High-Level Launch Event of the Convention Against Torture Initiative (dok. PTRI Jenewa)