Mission Indonesia

RI Meminta Negara-Negara Berkembang Lebih Bersinergi

February 02, 2010 Posted under Intellectual Property 

 

Indonesia meminta negara-negara berkembang lebih bersinergi dalam memperjuangkan rejim internasional bagi perlindungan sumber daya genetika, pengetahuan tradisional dan ekspresi budaya tradisional/folklor (SDGPTEBT). Pernyataan tersebut disampaikanIndonesia pada pertemuan bertema Ensuring Coherence between the WIPO and CBDNegotiations on Genetic Resources and Traditional Knowledge, di South Centre, Jenewa, awal Februari 2010.

Pada kesempatan tersebut, Indonesia menyampaikan hasil pertemuan negara-negara sepaham (like-minded countries/LMCs) di Bali, 23 ? 27 November 2009 mengenai SDGPTEBT yang tengah dinegosiasikan di World Intellectual Property Organization(WIPO). Hasil utama pertemuan tersebut adalah adanya consolidated texts traktat perlindungan Pengetahuan Tradisional dan Folklor. Consolidated texts tersebut diharapkan dapat menjadi panduan negara-negara berkembang dalam negosiasi berbasis teks di WIPO.

Adapun sinergi yang diharapkan Indonesia tidak hanya dalam konteks negosiasi di berbagai badan di WIPO, namun juga sinergi untuk forum lain seperti Convention on Biological Diversity (CBD) dan World Trade Organization (WTO).

Selain Indonesia, yang menjadi pembicara pada pertemuan di South Centre tersebut adalah Malaysia, India dan Afrika Selatan. Dalam konteks CBD, Malaysia menyatakan bahwa salah satu isu krusial negosiasi rejim internasional mengenai access and benefit-sharing (ABS) di CBD adalah mengenai pentaatan (compliance). Pengesahan ABS tanpa pentaatan yang mengikat hanya akan memberikan celah hukum (loopholes) besar yang tidak memberikan manfaat signifikan bagi negara-negara berkembang.

Dalam konteks WTO, India menyatakan bahwa WTO-TRIPS adalah forum yang tepat dalam penanganan isu sumber daya genetika dan pengetahuan tradisional. Hal ini mengingat WTO memberikan mekanisme penegakan hukum yang lebih jelas. Adapun hal utama yang diminta negara-negara berkembang di WTO adalah mandatory disclosure requirements karena dianggap memiliki kekuatan hukum.

South Centre adalah organisasi think tank  antarpemerintahan yang banyak memberikan rekomendasi kepada negara-negara berkembang dalam menghadapi negosiasi multilateral. South Centre yang bermarkas di Jenewa dibentuk melalui Perjanjian Traktat Antarpemerintahan yang mulai berlaku pada tanggal 31 Juli 1995.