Mission Indonesia

RI Dorong kerjasama lebih erat dalam pelaksaan Konvensi Senjata Biologi

August 23, 2010 Posted under Disarmament 

 

“Indonesia yakin bahwa keberadaan senjata biologi secara kontinyu merupakan ancaman terhadap perdamaian dan keamanan global”. Demikian ditegaskan Duta Besar / Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organisasi Internasional Lainnya, Dian Triansyah Djani, dihadapan Sidang Pembukaan Pertemuan Para Ahli Konvensi Senjata Biologi (KSB) di Jenewa pada tanggal 23 Agustus 2010.

Dubes Djani menambahkan bahwa senjata biologi mungkin digunakan oleh pihak-pihak tak bertanggungjawab yang bermaksud menggunakan secara ilegal. Dalam kaitan ini, pemerintah, laboratorium dan industri terus menghadapi sejumlah penyakit seperti flu burung, rabies, salmonella, anthrax, dan flu babi (swine flu).

Selain itu, peningkatan globalisasi telah berdampak pada sifat dan penyebaran penyakit tersebut yang telah berdampak langsung pada sektor perdagangan, investasi dan pariwisata. Setiap negara harus bertanggungjawab bagi keselamatan dan keamanan atas material dan fasilitas biologi mereka berkenaan dengan manusia dan binatang, dari pencurian, sabotase, dan kegiatan ilegal lainnya, ujar Dubes Djani.

“Masalah materi biopathogens dan biologi harus dijalin melalui kerjasama internasional, dan pengaturan transparan dan saling bermanfaat antara negara pihak sesuai dengan Pasal X pada Konvensi Senjata Biologi” sebagaimana dinyatakan oleh Dubes Djani.

Pasal X Konvensi juga menyatakan setiap Negara pihak memiliki hak untuk partisipasi penuh dalam pertukaran perlengkapan, materi dan teknologi ilmiah berkenaan dengan penggunaan bahan dan toksin biologis untuk keperluan damai. Dengan demikian, kerjasama yang lebih luas juga akan menciptakan suatu sistem pengawasan dan pendeteksian serta pemajuan pemahaman yang lebih baik antara para pemangku kepentingan yang relevan di bidang ini.

Dalam kaitan ini, Indonesia telah menjalin kerjasama kemitraan dengan sejumlah negara maju, salah satunya melalui joint project on “Biosecurity Management Strategies for Disease Investigation Centres (DICs) Laboratories” di berbagai daerah di Indonesia dan tengah menyelesaikan suatu “MoU on Capacity Building to Strengthen the Security of Biological Pathogen”.

Dengan kontribusi Indonesia dalam mengembangkan kerjasama internasional diharapkan negara-negara lain juga dapat lakukan hal yang sama dalam rangka mengedepankan transparansi dan pertukaran informasi demi peningkatan upaya pengembangan kapasitas dan sebagai langkah nyata yang sejalan dengan tujuan-tujuan yang terkandung dalam Konvensi Senjata Biologi.

Indonesia, diwakili oleh Deputi Direktur Lembaga Eijkman, Dr. Herawati Sudoyo, yang juga akan membagi keahliannya dalam rangka untuk mengatasi kebutuhan dan tantangan memajukan kapabilitas nasional dalam mengawasi penyakit, deteksi dan diagnosa dan sistem kesehatan publik di dalam rapat kerja KSB.

Indonesia telah menjadi pihak pada Konvensi Senjata Biologis pada tanggal 19 Februari 1992. Sebanyak 163 negara telah menjadi pihak pada Konvensi dimaksud. Pertemuan KSB ini akan berlangsung dari tanggal 23 Agustus 2010 sampai dengan 27 Agustus 2010. Pertemuan kali ini dimaksudkan untuk membahas topik yang telah ditentukan pada Konferensi Kaji Ulang ke-6 yaitu pemajuan pembangunan kapasitas dalam bidang pengawasan penyakit, deteksi, diagnosa dan pencegahan.

23 Agustus 2010