Mission Indonesia

RI Ajukan AS Ke DSB WTO perihal Rokok Kretek

June 23, 2010 Posted under Economy, Development and Environment Trade/WTO 

 

“Indonesia mengajukan permohonan kepada Dispute Settlement Body (DSB) WTO untuk pembentukan panel guna menyidangkan perkara pelarangan rokok kretek oleh AS.“ Demikian disampaikan Erwidodo, Duta Besar/Deputi Wakil Tetap II Perutusan Tetap RI untuk World Trade Organization (WTO) dalam pernyataan pada Sidang DSB tanggal 22 Juni 2010.

Indonesia menyampaikan permohonan pembentukan panel setelah berbagai upaya konsultasi gagal menghasilkan penyelesesaian yang diharapkan. Indonesia mengajukan AS ke DSB atas diberlakukannya Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act of 2009 yang melarang produksi dan penjualan rokok beraroma, termasuk kretek, di AS.

Sebelum mengajukan permohonan ke DSB¸ Indonesia telah menempuh berbagai cara, antara lain, menyampaikan keberatan, berbicara dengan pejabat Konggres AS, dan melakukan sejumlah konsultasi bilateral, baik informal maupun formal, untuk menyelesaikan permasalahan ini. Namun hingga saat ini Indonesia tidak mendapatkan respon yang memuaskan dari AS. Hal ini khususnya menyangkut bukti ilmiah tentang bahaya rokok kretek, terutama jika dibandingkan dengan rokok beraroma menthol yang masih diperbolehkan penjualannya di AS.

Indonesia menilai bahwa AS telah melakukan diskriminasi terhadap rokok kretek, sehingga tidak sesuai dengan ketentuan WTO, termasuk, antara lain, Perjanjian GATT 1994 dan Perjanjian Technical Barriers to Trade (TBT). Indonesia juga berpendapat bahwa keputusan AS untuk melarang rokok kretek tidak berasalan tanpa bukti ilmiah yang jelas. Dalam hal ini, Indonesia telah menyampaikan rincian klaim dan pasal-pasal tuduhan secara spesifik dalam permohonan tertulis untuk pembentukan panel.

Merespon permohonan Indonesia tersebut, AS menyatakan kekecewaan atas keputusan Indonesia untuk melanjutkan perkara ke DSB. AS menyampaikan bahwa saat ini pihaknya sedang melakukan studi untuk membuktikan bahaya rokok beraroma, yang rencananya akan difinalisasi pada bulan Maret 2011. Pada kesempatan ini AS menolak pembentukan panel sebagaimana diajukan oleh Indonesia, sehingga perkara ini akan dibahas kembali dalam Sidang DSB yang akan datang.

Sebagaimana prosedur dalam ketentuan Dispute Settlement Understanding (DSU), permohonan pembentukan panel yang pertama dapat ditolak oleh pihak yang disengketakan, yaitu dalam hal ini AS. Pada pengajuan permohonan yang kedua, yaitu saat pertemuan DSB berikutnya, panel akan secara otomatis terbentuk dan proses peradilan akan dimulai.

Indonesia akan mengajukan kembali permohonan pembentukan panel pada Sidang DSB berikutnya pada tanggal 20 Juli 2010. Indonesia telah melakukan persiapan dalam rangka melanjutkan ke tahap persidangan, serta akan menghadirkan pengacara yang memahami isu tersebut. Atas dasar gugatan dan posisi yang sangat kuat, Indonesia diharapkan memiliki peluang yang besar untuk memenangkan perkara ini.

 

Jenewa, 23 Juni 2010