Mission Indonesia

Indonesia Dorong Reformasi Sistem Keuangan Global

http://finance.detik.com/read/2013/09/17/203054/2361545/4/3/indonesia-dorong-reformasi-sistem-keuang

September 17, 2013

 

Eddi Santosa - detikfinance

 

Jenewa - Indonesia mendorong UNCTAD untuk melakukan penelitian terkait dengan peran negara vis-a-vis praktik sistem keuangan global yang terkadang membuat negara berkembang rentan terhadap krisis.

Hal itu disampaikan Deputi Wakil Tetap RI di Jenewa Duta Besar Edi Yusup dalam kesempatan sidang sesi ke-60 Trade and Development Board UNCTAD (TDB-60) di Jenewa, Selasa (17/9/2013) hari ini.

Dubes menekankan pentingnya masyarakat internasional untuk mempertimbangkan penelitian terhadap model atau pendekatan baru terkait kebijakan pembangunan.

“Upaya pemberian ruang kebijakan pada negara berkembang dengan memperhatikan kekhususan yang dimiliki oleh masing-masing negara berkembang patut diperhitungkan,” ujar Dubes.

Dubes menjelaskan bahwa dalam situasi global yang mengalami perlambatan pertumbuhan ekonomi sebagaimana diperkirakan oleh beberapa organisasi internasional termasuk UNCTAD dan WTO, interdependensi perekonomian global akan memiliki dampak saling terkait antara satu negara dengan negara lain, sehingga tidak ada negara yang dapat terbebas dari krisis.

Menurut Dubes, penerapan kebijakan ekonomi baru di sebuah negara juga harus mempertimbangkan dampaknya kepada negara lain.

"Dalam kaitan ini, Indonesia mendukung terbentuknya mekanisme sistem koordinasi keuangan dan moneter di tingkat regional dan internasional dalam mengatasi krisis," tegas Dubes.

Dalam sesi bertajuk “Development Strategies in a Globalised World” Indonesia juga menjelaskan pengalamannya, baik dalam menghadapi krisis ekonomi di akhir tahun 1997/1998, maupun perkembangan mutakhir terkait fenomena pelemahan mata uang di Indonesia dan di beberapa negara di kawasan.

Pemerintah Indonesia dalam menghadapi fenomena dimaksud telah mengeluarkan “4 paket stimulus ekonomi”, yang meliputi tax holiday, pemberian insentif pada industri padat karya, kemudahan proses perijinan penanaman modal/investasi serta menjaga daya beli dan tingkat inflasi. Kebijakan-kebijakan ini diyakini dapat menekan dampak negatif pelemahan mata uang Indonesia.

Sementara itu, dalam sambutan pembukaannya Dubes Triyono Wibowo dalam kapasitasnya sebagai Presiden TDB UNCTAD menekankan pentingnya kebijakan pemulihan perekonomian tanpa menimbulkan ketidakseimbangan antara pertumbuhan domestik dan global yang dapat memicu terjadinya krisis ekonomi dan keuangan sebagaimana terjadi di tahun 2008-2009.

Menurut Dubes Triyono Wibowo, dalam situasi perekonomian dunia yang belum pulih terutama bagi negara-negara maju, menuntut upaya negara-negara berkembang untuk mengubah strategi pembangunannya melalui penguatan demand side dan diversifikasi supply side sebagai alternatif dari strategi pembangunan export-led growth.

"Selain itu juga sangat penting koordinasi regional dan global untuk menjaga kesinambungan proses pemulihan," imbuh Dubes.

Pendapat senada juga disampaikan Sekjen UNCTAD, Dr. Mukhisa Kituyi, bahwa negara-negara berkembang harus mulai melihat peran wages dan public sector serta distribusi pendapatan dalam perspektif baru, yang dapat mendukung perubahan pendekatan pembangunan dimaksud.

"Proses pemulihan ekonomi yang dilakukan suatu negara tidak boleh mengorbankan perekonomian negara lainnya (beggar-thy effect)," harap Dr. Kituyi.

Sesi ke-60 Trade and Development Board/TDB berlangsung tanggal 16-27 September 2013 dipimpin oleh Wakil Tetap RI untuk PBB, WTO dan Organissi Internasional Lainnya di Jenewa, Dubes Triyono Wibowo yang terpilih secara aklamasi pada pembukaan Sidang TDB-60 menggantikan Wakil Tetap Kazakhstan, Dubes Mukhtar Tilebeurdi.

Agenda utama TDB-60 adalah membahas perkembangan situasi perekonomian dan pembangunan terkini, bantuan teknik UNCTAD kepada rakyat Palestina, evaluasi kebijakan pembangunan di Afrika dan LDCs serta sejumlah laporan intergovernmental machinery di bawah TDB.

Sejumlah pejabat tinggi yang diundang diantaranya Menteri Pembangunan Tunisia, Menteri Perencanaan Nasional Myanmar, Sekjen ITU, Dirjen WIPO, Dirjen WTO, Direktur Eksekutif ITC serta sejumlah praktisi dan ekonomi terkemuka.